himpuh

Bahas Haji dengan Mashariq , Himpuh Beri Kebebasan Anggota Jalin Kerja Sama

Bahas Haji dengan Mashariq , Himpuh Beri Kebebasan Anggota Jalin Kerja Sama dengan Syarikah Manapun

, , , , , 0

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) terus melakukan pertemuan dengan sejumlah Syarikah atau perusahaan swasta penyedia layanan haji di Arab Saudi, salah satunya adalah Mashariq.

Pertemuan tersebut merupakan upaya Himpuh menggali dan menyediakan informasi seluas-luasnya bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Anggota Himpuh, dalam rangka menyambut musim haji tahun 1445 H/2024 M.

Sekretaris Jenderal Himpuh, Muhammad Firman Taufik menyatakan, bahwa Himpuh memberi kebebasan kepada seluruh anggota untuk memilih bekerja sama dengan Syarikah manapun, meski secara organisasi, Himpuh telah memutuskan bekerja sama dengan Syarikah Dhuyuf Al-Baits.

“Kami akan undang beberapa Syarikah lainnya untuk memaparkan berbagai layanan mereka. Ini adalah bagian dari program Himpuh. Dan dari situ setiap Anggota Himpuh bisa memilih dan mempertimbangkan sebelum memutuskan,” tandas Firman kepada Himpuhnews, Rabu (11/10/2023).

Firman juga menyampaikan, adanya kebijakan pembatasan jumlah PIHK dengan ketentuan minimal 2.000 jemaah per user pada haji tahun 2024, melazimkan terbentuknya konsorsium gemuk.

“Ini menjadi catatan yang juga sangat penting. Bisa jadi nantinya PIHK dari asosiasi lain harus berkonsorsium dengan PIHK anggota Himpuh untuk memenuhi batas minimal 2.000 jemaah. Yang pasti kami akan terus berupaya melakukan yang terbaik untuk seluruh anggota Himpuh,” jelasnya.

Menurut Firman, ada satu poin penting yang ditegaskan oleh Syarikah Mashariq dalam pertemuan tersebut, yaitu tidak ada satupun Syarikah yang diberi lokasi khusus pada penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.

“Informasi ini semakin memperkuat informasi yang sebelumnya sudah kita sampaikan kepada anggota. Intinya siapa yang cepat membayar (menyelesaikan kontrak layanan), maka dia bisa menentukan lokasi maktabnya,” pungkas Firman.

Sumber : Himpuh

Mulai Tahun Depan Pembagian Maktab Haji

Mulai Tahun Depan Pembagian Maktab Haji di Armina Berbasis ‘Siapa Cepat Dia Dapat’

, , , , , 0

Mulai Tahun Depan Pembagian Maktab Haji di Armina Berbasis ‘Siapa Cepat Dia Dapat’, Mulai tahun depan, Kementerian Haji Arab Saudi akan memberlakukan sistem first come first serve atau siapa cepat dia dapat dalam penentuan maktab jemaah haji di Arafah dan Mina (Armina).

Kebijakan baru ini disampaikan Menteri Haji dan Umrah Taufiq F Al Rabiah dalam pertemuan Haflatul Hajj Al-Khitamy (Penutupan Penyelenggaraan Haji) di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Makkah, Jumat, 30 Juni 2023.

Kegiatan yang mengangkat tema “Khitaamuhu Misk” ini dihadiri Menag Yaqut Cholil Qoumas serta sejumlah menteri dan delegasi negara pengirim jemaah haji.

“Tahun depan, Saudi akan memberlakukan kebijakan baru bahwa lokasi di Masyair, utamanya Arafah dan Mina, ditentukan oleh negara yang lebih cepat menyelesaikan semua kontrak dan siap untuk musim haji 1445 H,” terang Menag Yaqut Cholil Qoumas di Makkah, Sabtu (1/7/2023).

Dikatakan Menag, sebagai langkah awal, Kementerian Haji dan Umrah menyerahkan sejumlah dokumen persiapan kepada kantor urusan haji (KUH) negara-negara pengirim jemaah haji.

Dalam dokumen persiapan itu, tercakup rangkatan tahapan kegiatan penyelenggaaran, dari persiapan hingga keberangkatan jemaah pada musim haji 1445 H.

“Berbeda dengan sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah akan menyerahkan dokumen lebih awal agar persiapan penyelenggaraan haji 1445 H juga bisa dilakukan lebih awal,” jelas Menag.

Menteri Taufiq, lanjut Gus Men, menginformasikan bahwa penyelesaian kontrak layanan akomodasi dan Masyair ditargetkan pada 25 Februari 2024. Negara yang menyelesaikan kontraknya lebih awal akan mendapat prioritas dalam mengambil dan memilih tempat di Masyair.

Menag mengatakan, kebijakan baru ini menantang semua negara, termasuk Indonesia, untuk bergerak lebih cepat dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1445 H.

Gus Men, akan segera mendiskusikan hal ini dengan Komisi VIII DPR dan Badan Pengelola Keungan Haji (BPKH) agar bisa dilakukan langkah percepatan dalam persiapan, mulai dari kuota, pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), termasuk kemungkinan percepatan pelunasan biaya haji.

“Ini akan segera kita sikapi. Kami akan berkoordinasi dengan Komisi VIII DPR RI dan BPKH guna membahas bersama langkah percepatan persiapan haji tahun depan,” tandasnya.

Sumber : Himpuh