Pemerintah Arab Saudi mengimbau para khatib Jumat di masjid lingkungan kerajaan untuk mengedukasi jemaahnya terkait aturan haji. Khususnya aturan tentang pelaksanaan haji dengan izin dan visa haji serta larangan melaksanakan haji secara ilegal.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan Arab Saudi, Syekh Dr. Abdullatif bin Abdulaziz Al Alsheikh melalui laman X Kementerian Urusan Islam Saudi. Dilihat detikHikmah, Kamis (16/5/2024), Syekh Abdullatif mengarahkan para khatib masjid-masjid di seluruh wilayah Saudi untuk memberikan edukasi pada khutbah Jumat seputar manasik haji yang mengacu pada hasil keputusan Majelis Ulama Senior Saudi tentang hukum sahnya menunaikan haji.
Imbauan ini bertujuan untuk mengedukasi jemaah haji mengenai ketentuan-ketentuan ibadah haji serta memberikan bimbingan kepada jemaah haji agar mendapatkan mendapatkan predikat haji mabrur atau haji yang diterima.
Kementerian juga mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA terkait sabda Rasulullah SAW tentang haji mabrur, “Dan pahala haji yang mabrur (yang diterima oleh Allah atau yang dikerjakan tanpa berbuat zalim) tidak ada balasan baginya kecuali surga.” (HR Bukhari dan Muslim)
Ditegaskan, bagi yang menunaikan haji tanpa izin itu berdosa sebab ia telah melanggar aturan yang ditetapkan pemimpin, serta tindakan tersebut dapat berdampak buruk kepada seluruh jemaah haji. Pernyataan Kementerian juga mengutip surah Al Hajj ayat 25,
“Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan (dari) Masjidil Haram yang telah Kami jadikan (terbuka) untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar (akan mendapatkan siksa yang sangat pedih). Siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya pasti akan Kami jadikan dia merasakan sebagian siksa yang pedih.”
Penekanan untuk mematuhi peraturan ini, disebutkan Kementerian, untuk memudahkan jemaah dalam melaksanakan ibadah haji.
Khatib Jumat juga diimbau untuk meneruskan pada jemaah, seseorang dianggap tidak mampu menunaikan haji apabila seseorang tidak mampu memperoleh izin haji dari otoritas.
Sanksi bagi Pelaku Haji Tanpa Izin
Menurut laporan Saudi Gazette, sebelumnya Kementerian Saudi telah menetapkan denda sebesar 10.000 Riyal atau sekitar Rp 42,5 juta (kurs Rp 4.250). Selain itu, pelanggar akan dideportasi ke negara asal mereka dan dilarang memasuki Arab Saudi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum.
Selain itu, membawa masuk jemaah haji tanpa izin juga termasuk pelanggaran berat. Pihak yang terbukti melakukan hal ini akan mendapat hukuman berupa ancaman penjara hingga 6 bulan dan denda hingga 50.000 Riyal atau sekitar Rp 214,4 juta.
Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi juga akan mengenakan denda ganda sebesar 100.000 Riyal atau sekitar 425 juta bagi mereka yang melakukan pelanggaran berulang.
Tak hanya sanksi denda, otoritas juga akan menyita kendaraan yang digunakan untuk mengangkut jemaah haji ilegal sesuai dengan putusan pengadilan dan pengangkut ekspatriat akan dideportasi. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat ini dilarang masuk Kerajaan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum.
Perlu dicatat juga, denda yang akan dikenakan dapat bertambah sesuai dengan jumlah pelanggar yang diberikan transportasi.
sumber : Himpuh
Mungkin Anda tertarik membaca artikel berikut ini.
Pentingnya Memahami Tarwiyah, Sunnah Haji di Tanggal 8 Dzulhijjah
Pada 8 Dzulhijjah, sebelum jemaah haji bergerak ke Arafah untuk melaksanakan Wukuf keesokan harinya, ada sebuah ritual yang disunnahkan bagi mereka, yaitu Sunnah Tarwiyah. Dalam sejarahnya, pada tanggal 8 Dzulhijjah itu, Rasulalallh SAW bersama para sahabat singgah di Mina untuk melepaskan dahaga mereka setelah menempuh perjalanan dari Makkah. Selain melepas... selengkapnya
DPR Tolak Penggabungan BPKH dan BP Haji
Wacana penggabungan dua lembaga penting dalam penyelenggaraan haji, yakni Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), mendapat penolakan tegas dari DPR RI. Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengambil opsi peleburan BPKH ke dalam struktur BPH sebagaimana sempat diusulkan dalam revisi UU N... selengkapnya
Sukseskan Inisiatif Haji Ramah Lansia 2024, Kemenag Matangkan Sejumlah Persiapan
Pada musim haji tahun 1444 H/ 2023 M, Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan Haji Ramah Lansia, sebuah konsep penyelenggaraan haji dengan menghadirkan pelayanan terbaik dan pengabdian kepada tamu tamu Allah di tanah suci. Kemenag lalu menerjemahkan Haji Ramah Lansia ke dalam berbagai aturan, program hingga kegiatan. Beragam aksi nyata dilakukan dalam bentu... selengkapnya
Kontak Kami
Apabila ada yang ditanyakan, silahkan hubungi kami melalui kontak di bawah ini.
-
Hotline
0852-8553-3176, 0821-2658-676 -
Whatsapp
08212658676 -
Email
samira.aliwisata76@gmail.com






Belum ada komentar