Hotline 0852-8323-4776
Informasi lebih lanjut?
Home » Artikel » Menyambut Baik Usulan Penyembelihan Hewan Dam di Tanah Air

Dam adalah denda yang harus dibayar saat seseorang menunaikan ibadah haji karena beberapa sebab. Salah satunya adalah saat jemaah memilih untuk menunaikan ibadah haji Tamattu’ (menjalankan umrah terlebih dahulu, baru kemudian menunaikan ibadah haji). Haji Tamattu’ menjadi pilihan mayoritas jemaah haji Indonesia.

Menteri Agama Nasaruddin Umar berbagi kisah terkait diskusinya dengan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah saat berkunjungan ke Makkah Al-Mukarramah pada akhir November 2024. Diskusi itu berlangsung salah satu ruangan VIP yang ada di Masjidil Haram, Makkah.

Ada banyak topik yang didiskusikan, termasuk persoalan Dam. Menurut Menag, masalah Dam sempat ditanyakan kepada Menhaj Tawfiq.

“Ada gagasan di negeri kami, bagaimana kalau Dam nya itu kita lakukan di Indonesia?” ujar Menag di Jakarta, Rabu(18/12/2024), saat menceritakan kembali diskusinya dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi.

Secara ekonomi, jika Dam bisa dilakukan di Indonesia, dan misalnya ada 95% jemaah haji Indonesia yang mengerjakan haji Tamattu’, maka jumlah kambing yang dibutuhkan bisa mencapai 220.000an ekor.

“Itu kan bukan jumlah sedikit. Kalau disembelih di Indonesia, kambingnya Indonesia, maka para peternak di Indonesia akan sangat lega,” sebut Menag.

Di era sekarang, lanjut Menag, Presiden Prabowo sangat mengutamakan peningkatan gizi untuk anak-anak Indonesia. Kebutuhan akan daging atau protein bisa didapat melalui daging Dam. Ditambah lagi dengan hewan kurban yang juga jumlahnya luar biasa. Hal itu akan memberikan dampak yang banyak, anak-anak bisa makan bergizi, para pengusaha kambing juga bisa panen.

“Kata Menhaj Saudi, itu malah membantu kami,” tutur Menag.

Diceritakan Menag, bahwa biaya Arab Saudi untuk mendatangkan tiga jutaan kambing dari luar negeri juga besar, belum termasuk tenaga yang dipakai untuk memotong serta kotoran kambing yang harus dikelola.

“Kalau jemaa haji Indonesia mau menyelenggarakan Damnya di Indonesuia, itu kan sangat terbantu,” terang Menag.

Hanya saja, menurut Menag, dalam pelaksanaannya tetap harus minta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jika MUI membolehkan dengan pendekatan Maqasidus Syariah misalnya, maka itu sangat efektif untuk bangsa.

“Tapi sekali lagi wilayah agama itu bukan wilayah pemerintah. Pembuat fatwa itu MUI, bukan pemerintah. Kami akan berdialog dengan MUI,” tegasnya Menag.

Ditanya apakah kebijakan itu dimungkinkan bisa dilakukan tahun ini? Menag mengatakan, “Tergantung nanti dialog kami. Kami sudah mulai melakukan pendekatan-pendekatan.”

Tags: ,

Mungkin Anda tertarik membaca artikel berikut ini.

Jemaah Harus Tahu! Ini Etika yang Dianjurkan

Jemaah Harus Tahu! Ini Etika yang Dianjurkan Saat Berziarah ke Masjid Nabawi

13 February 2024 46x Artikel, Blog, Tips for travellers, Tips Umroh

HIMPUHNEWS – Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi membagikan sejumlah etika saat mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah. Etika ini mencakup saat masuk masjid hingga beribadah di dalamnya. Masjid Nabawi adalah satu dari dua masjid suci di Arab Saudi. Masjid ini menjadi tujuan umat Islam dari berbagai dunia saat menunaikan ibadah haji dan umrah. Baru-baru... selengkapnya

jalan baru

Jelang Musim Haji 2025, Saudi Resmikan Jalan Baru

24 January 2025 49x Artikel, Blog, Info Saudi

Pemerintah Saudi telah membangun 283 kilometer jalan baru yang menghubungkan sebagian wilayah kerajaan dengan wilayah suci Mekkah untuk melayani jamaah haji. Kepala Cabang Kementerian Perhubungan di Kota Makkah Khaled Al Otaibi mengatakan Proyek yang dibangun oleh Otoritas Umum Jalan Raya Saudi termasuk jalan tol yang menghubungkan Riyadh dengan kota Taif di... selengkapnya

Kemenag Sempurnakan Regulasi Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji

Kemenag Sempurnakan Regulasi Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji

2 October 2024 57x Artikel, Blog, Info Haji

Kementerian Agama tengah menyusun Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Sertifikasi Pembimbing Manasik. Penyusunan KMA ini merupakan penyempurnaan Pedoman sertifikasi pembimbing manasik haji yang ditetapkan berdasarkan Kepdirjen Nomor : D/223/2015 dan Kepdirjen Nomor :D/127/2016. KMA ini dibahas bersama oleh para Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah ... selengkapnya

Kontak Kami

Apabila ada yang ditanyakan, silahkan hubungi kami melalui kontak di bawah ini.