haji 2025

masjidil haram

Jemaah Shalat di Area yang Sudah Ditentukan di Masjidil Haram

, , , , 0

Kementerian Haji dan Umrah Saudi telah menghimbau jamaah untuk melaksanakan Ibadah salat di tempat-tempat yang telah ditentukan di dalam Masjidil Haram untuk meningkatkan fokus spiritual dan manajemen kerumunan.

Menekankan keistimewaan salat di Masjidil Haram dibandingkan masjid-masjid lainnya, kementerian tersebut menyoroti bahwa salat di tempat-tempat yang telah ditentukan meningkatkan rasa hormat dan membantu menjaga lingkungan yang tertib bagi jutaan orang yang berkunjung.

Dalam sebuah unggahan di akunnya di platform “X” @MoHU_En, Kementerian Haji Umrah menghimbau jamaah untuk menghindari melaksanakan Shalat di dekat pintu masuk dan keluar, jalur yang telah ditentukan bagi jamaah yang melakukan Tawaf dan Sa’i, serta koridor darurat dan jalur kendaraan.

Kementerian tersebut menambahkan bahwa mengikuti panduan ini tidak hanya membantu dalam mencapai fokus yang lebih baik selama salat tetapi juga dalam mencegah gangguan terhadap pergerakan jamaah lainnya, memastikan pengalaman yang lebih aman dan lebih teratur bagi semua orang.

sumber : Himpuh

Mengenal Tahapan Pelaksanaan Ibadah Haji

Mengenal Tahapan Pelaksanaan Ibadah Haji

, , , , 0

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim yang mampu secara fisik, mental, dan finansial. Sebagai calon jamaah haji, memahami tata cara haji sesuai syariat Islam sangatlah penting. Tata cara haji adalah serangkaian langkah dan ritual yang harus dijalankan oleh setiap jamaah haji sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan dalam agama Islam.

Tujuan dari ibadah haji itu sendiri adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, membersihkan diri dari dosa, serta merasakan kesatuan umat Muslim dari berbagai belahan dunia. Dengan memahami tata cara haji, jamaah haji akan mampu menjalankan ibadah haji dengan penuh kekhusyukan dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Adapun berikut tahapan pelaksanaan ibadah haji yang harus diketahui calon jemaah.

1. Ihram dari Miqat yang Telah Ditentukan

Tahap pertama dalam pelaksanaan ibadah haji adalah ihram. Ihram adalah niat memasuki ibadah haji yang dimulai dari miqat, yaitu tempat yang telah ditentukan untuk memulai ihram. Berikut adalah tahapan pelaksanaan ihram:

  • Mandi Sunah
  • Wudu sebelum Berihram
  • Memakai Ihram
  • Salat Sunah Ihram Dua Rakaat
  • Mengucapkan Niat Haji
  • Menuju Arafah dengan Membaca Talbiyah

2. Wukuf di Arafah

Wukuf di Arafah merupakan puncak dari ibadah haji dan dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Selama wukuf, jemaah dianjurkan untuk melakukan berbagai amalan, antara lain:

  • Salat Zuhur dan Asar yang Diqasar serta Dijamak
  • Mendengarkan Khotbah Wukuf
  • Banyak Berzikir
  • Banyak Berdoa
  • Membaca Al-Qur’an

3. Mabit di Muzdalifah

Setelah wukuf di Arafah, jemaah bergerak menuju Muzdalifah untuk mabit, yaitu bermalam di sana. Di Muzdalifah, jemaah dianjurkan untuk mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melontar jamrah di Mina. Mabit di Muzdalifah dilakukan hingga menjelang subuh. Pada malam tersebut, jemaah dianjurkan untuk beristirahat sejenak dan terus memperbanyak zikir serta berdoa.

4. Melontar Jamrah Aqabah

Pada tanggal 10 Dzulhijjah, jemaah bergerak menuju Mina untuk melontar jamrah aqabah, yaitu salah satu dari tiga jamrah (tiang batu) yang ada di Mina. jemaah melemparkan tujuh batu kerikil ke arah jamrah aqabah sebagai simbol melempar setan dan menolak godaan. Melontar jamrah ini merupakan bagian dari peringatan akan kisah Nabi Ibrahim yang menolak godaan setan.

5. Tahalul Awal

Setelah melontar jamrah, jemaah melakukan tahalul awal, yaitu mencukur rambut atau memotong sebagian rambut sebagai tanda berakhirnya larangan ihram. Dalam tahalul ini Anda dapat melakukan hal-hal yang dilarang saat ihram kecuali akad nikah, bercumbu dengan syahwat, dan jimak.

6. Tawaf Ifadhah 

Tawaf Ifadah dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah proses melontar jumrah dan tahalul awal. Tawaf ini merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilakukan oleh setiap jemaah. Tawaf Ifadhah dilaksanakan di Masjidil Haram, Mekkah, dengan cara mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali.

7. Sai

Sai adalah salah satu rukun haji yang dilakukan setelah tawaf ifadhah. Sai dilakukan dengan berlari-lari kecil tujuh kali bolak-balik antara bukit Shafa dan Marwah yang terletak di dalam Masjidil Haram, Mekkah. Sebelum melakukan Sai, pastikan Anda dalam keadaan suci dan masih mengenakan pakaian ihram. Sai dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwah. 

Pelaksanaan Sai dimulai dengan menghadap ke Ka’bah di bukit Shafa dan mengucapkan niat, kemudian berjalan menuju bukit Marwah. Jarak antara Shafa dan Marwah adalah sekitar 450 meter, dan jemaah harus berjalan bolak-balik sebanyak tujuh kali, yang dihitung dari Shafa ke Marwah sebagai satu kali, dan Marwah ke Shafa sebagai satu kali. 

8. Tahalul Kedua

Setelah menyelesaikan sai, tahapan berikutnya adalah tahalul kedua. Pada tahap ini, jemaah haji telah menyelesaikan tiga ritual utama yaitu melontar jumrah aqabah, tawaf ifadhah, dan sai. Dengan mencapai tahap tahallul kedua, jemaah haji telah bebas dari semua larangan ihram, termasuk berhubungan suami-istri.

9. Mabit di Mina

Setelah tahalul, jemaah kembali ke Mina untuk mabit (bermalam) selama beberapa hari. Selama mabit di Mina, jemaah melontar ketiga jamrah, yaitu jamrah ula, jamrah wusta, dan jamrah aqabah, setiap harinya dengan masing-masing tujuh lemparan batu kerikil. Melontar jamrah ini dilakukan selama tiga hari berturut-turut selama hari tasyrik (11, 12, dan 13 Zulhijah).

10. Tawaf Wada

Tahap terakhir dari ibadah haji adalah tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan yang dilakukan di Masjidil Haram sebelum jemaah meninggalkan Mekah. Tawaf wada dilakukan dengan mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali sebagai tanda perpisahan dan salam kepada Baitullah.

Hewan Dam Didistribusikan di Indonesia

Hewan Dam Didistribusikan di Indonesia

, , , , , , 0

Mudzakarah Perhajian Indonesia yang digelar di Bandung pada 7-9 November 2024 memutuskan bahwa hewan dam boleh disembelih dan didistribusikan dagingnya di Indonesia.

Pada pembacaan keputusan Mudzakarah yang disampaikan oleh Dr KH Aris Ni’matullah dari Pesantren Buntet Cirebon dikatakan 

Bahwa penyembelihan dan pembagian daging hadyu/dam di luar tanah haram termasuk di tanah air, hukumnya boleh dan sah. Mudzakarah merekomendasikan Pemerintah membuat pedoman tata kelola Dam Jemaah haji dan memasukan ketentuan penyembelihan dan pembagian daging hadyu/dam di luar tanah haram termasuk di tanah air.

“Pemerintah menyosialisasikan hasil putusan ini kepada jemaah haji melalui berbagai forum pertemuan/sosialisasi dan bimbingan manasik haji baik yang dilakukan Pemerintah maupun KBIHU. Jemaah/petugas haji dapat mempedomani ketentuan Penyembelihan dan pembagian daging hadyu/dam di luar tanah haram termasuk di tanah air,” kata KH Aris.

Lalu bagaimana keputusan ini dalam pandangan ulama madzhab fiqih?

Pembagian Daging Dam menurut Ulama Madzhab Syafiiah dan Hambali

Dilansir dari laman bincangsyariah, disebutkan bahwa madzhab Syafi’iyah rata-rata tegas bahwa daging hasil dam haji mesti dialokasikan kepada masyarakat tak mampu di tanah haram sendiri. 

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Jalaluddin al-Mahalli dan anotasi Imam al-Qalyubi dalam kitab Hasyiah al-Qalyubi juz 2 halaman 182 :

وَيَجِبُ صَرْفُ لَحْمِهِ إلَى مَسَاكِينِهِ أَيْ الْحَرَمِ جَزْمًا الْقَاطِنِينَ وَالطَّارِئِينَ وَالصَّرْفُ إلَى الْقَاطِنِينَ أَفْضَلُ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي دَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ 

“Wajib mengalokasikan daging dam kepada orang miskin yang ada di tanah haram secara pasti. Baik yang asli penduduk lokal maupun yang perantau tetapi mengalokasikan kepada penduduk lokal lebih utama. Demikian pula hukum dam haji tamattu’ dan qiran”.

Ulama diatas bahkan mengakatan  bahwasanya kewajiban membagikan dam ke orang miskin tanah haram bersifat mutlak. Dalam arti, kalau tidak menemukan orang miskin tanah haram kala itu maka pembagiannya ditunda.

وَكُلُّ هَذِهِ الدِّمَاءِ وَبَدَلُهَا مِنْ الطَّعَامِ تَخْتَصُّ تَفْرِقَتُهُ بِالْحَرَمِ عَلَى مَسَاكِينِهِ وَكَذَا يَخْتَصُّ بِهِ الذَّبْحُ إلَّا دَمَ الْمُحْصَرِ فَيَذْبَحُ حَيْثُ أُحْصِرَ كَمَا سَيَأْتِي، فَإِنْ عُدِمَ الْمَسَاكِينُ فِي الْحَرَمِ أَخَّرَهُ كَمَا مَرَّ حَتَّى يَجِدَهُمْ كَمَنْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ عَلَى فُقَرَاءِ بَلَدٍ فَلَمْ يَجِدْهُمْ

“Setiap dam-dam dan makanan ganti dari dam hanya boleh dibagi-bagikan kepada orang-orang miskinnya tanah Makkah. Demikian pula ketika menyembelihnya kecuali dam yang cegah maka boleh menyembelih di lokasi ia dicegah. Jika orang-orang miskin tanah haram gak ada, maka pembagiannya ditunda sampai menjumpainya”. (Mughni al-Muhtaj, Jilid II, 2, halaman 313).

Selain Syafi’iyah, kalangan Hambali ikut serta tak membolehkan distribusi daging hasil dam ke selain tanah haram. Sebagaimana Wahbah al-Zuhaili menuliskan dalam kitabnya al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu (hal: 2330).

وقال الحنابلة (٢): ما وجب لترك واجب، أو بفعل محظور من هدي أو إطعام يكون في الحرم. ويلزم ذبح هدي التمتع والقران والمنذور بالحرم، ويفرق لحمه على مساكينه

“Hanabilah berpendapat, “sesuatu yang wajib karena meninggalkan kewajiban haji atau melakukan keharaman saat ihram berupa hadiah atau makanan maka maka dialokasikan di tanah haram. Dan wajib menyembelih hadiah haji tamattu’ dan qiran, yang dinadzari, di tanah haram serta di bagi-bagi pada orang miskin tanah haram”.

Pembagian Daging Dam Menurut Hanafiyah dan Malikiyah

Sedangkan 2 mazhab besar lainnya yaitu Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat kebolehan mengalokasikan daging dam di selain tanah haram. Sebagaimana keterangan Mujiruddin al-Alami dalam kitab Fathu al-Rahman jilid 1, halaman 277.

واختلفوا في الدماء المتعلِّقَةِ بالإحرام بمن تختصُّ تفرقتُها؟ فقال أبو حنيفة: لا يجوزُ الذبحُ إلا بالحرم، ولا يختصُّ تفرقتهُ بأهله، وقال مالكٌ: ليس شيءٌ منها مخصوصًا، وجائز أن يفعلَها حيثُ شاء بمكةَ وغيرِها

“Terkait dengan dam-dam haji yang terkait dengan tanah haram dan orang tertentu apakah hanya dialokasikan di tanah haram? Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dam haji disembelih di tanah haram dan tak mesti mengalokasilan di tanah haram. Imam Malik berpendapat, “tidak ada yang khusus dalam dam. Boleh saja melakukan dam di mana saja di Makkah atau lainnya”.

Demikian penjelasan hukum dam haji dikirim ke Indonesia untuk pengalokasian daging dam. Menurut Syafi’iyah dan Hambali tidak boleh kecuali orang miskin Mekkah. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah boleh di mana saja.

sumber : Himpuh

BPKH Apps Resmi Diluncurkan

BPKH Apps Resmi Diluncurkan

, , , 0

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar acara soft launching aplikasi  BPKH Apps, untuk menghadirkan layanan terbaik bagi jemaah haji dengan sistem yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih transparan. 

Peluncuran dihadiri oleh Wakil Menteri Agama RI, Romo H. R. Muhammad Syafii, Pj Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, Direksi BPS BPIH, stakeholders perhajian dan mitra strategis lainnya.

Wakil Menteri Agama, Romo H. R. Muhammad Syafii mengatakan bahwa dana haji harus dikelola untuk meningkatan kemaslahatan umat dan pelayanan jemaah haji menjadi prioritas. Untuk itu BPKH harus membangun ekosistem haji. 

“BPKH adalah badan nirlaba dan memiliki BPKH Limited untuk membangun pembangunan seperti pembuatan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi,” kata Syafii dikutip Selasa (5/11/2024).

Aplikasi BPKH Apps hadir sebagai wujud komitmen BPKH dalam memberikan kemudahan bagi calon jemaah haji dalam mempersiapkan ibadahnya dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji melalui pengelolaan dana haji yang transparan dan akuntabel.

Pada soft launching aplikasi BPKH ini, tahap pertama telah berhasil mengintegrasikan tujuh BPS BPIH, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Danamon Syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank BJB Syariah, Bank Nano Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, dan Bank Nagari Syariah.

Fitur-fitur tambahan seperti panduan ibadah haji, informasi promo, event perhajian, serta fitur islami lainnya seperti Al-Qur’an, Jadwal Sholat, Lokasi Masjid, dan Arah Kiblat. Fitur dirancang untuk membantu jemaah dalam mempersiapkan dan menjalankan ibadah haji lebih baik.

BPKH Apps hadir sebagai wujud komitmen BPKH dalam memberikan kemudahan bagi calon jemaah haji dalam mempersiapkan ibadahnya. Selain itu, BPKH Apps dibuat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji melalui pengelolaan dana haji yang transparan dan akuntabel.

Dengan adanya BPKH Apps, jemaah bisa mengakses informasi tentang nilai manfaat virtual account milik jemaah haji, melakukan pembayaran setoran awal dan daftar haji dengan lebih mudah, serta mendapat informasi terkini mengenai pengelolaan dana haji yang dilakukan BPKH dengan prinsip syariah, akuntabel, hati-hati, dan profesional.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, menambahkan peluncuran aplikasi BPKH Apps adalah bagian dari komitmen BPKH untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji.

“Kami ingin memastikan setiap proses persiapan dan pengelolaan keuangan haji menjadi lebih mudah diakses, transparan, dan amanah. Melalui aplikasi ini, kami mengajak seluruh pihak terkait untuk terus bersinergi, demi terciptanya ekosistem haji yang modern dan terpercaya,” terang Harry.

Melalui acara tersebut, BPKH juga melakukan performance review dan pemberian apresiasi bagi Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dengan kinerja terbaik dalam bentuk penghargaan umrah.

Pada semester I tahun 2024, setidaknya ada 12 BPS BPIH yang berhasil meraih penghargaan tersebut yang dibagi ke dalam dua kategori, yaitu Bank Syariah Nasional dan Bank Syariah Daerah. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kinerja unggul yang telah ditunjukkan oleh para bank mitra dalam penyelenggaraan layanan haji.

sumber : Himpuh

Kemenag Mempersiapkan Haji 2025

Kemenag Mempersiapkan Haji 2025

, , 0

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), menggelar Kajian Bahtsul Masail Perhajian Indonesia yang mengusung tema “Menuju Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446H/2025M yang Aman dan Nyaman”.

Giat ini mengundang perwakilan dari Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Umrah (KBIHU) dan sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam.

“Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan dan mencari solusi atas masalah-masalah tematik dan aktual terkait penyelenggaraan ibadah haji,” terang Direktur Bina Haji Kemenag RI, Arsad Hidayat saat membuka forum secara resmi di Jakarta, belum lama ini.

Dalam sambutannya, Arsad menyoroti tiga isu utama yang perlu menjadi perhatian dalam rangka persiapan haji tahun ini.

Dam Haji

Isu pertama adalah perbaikan tata kelola pembayaran dam haji (hadyu). Arsad menyatakan bahwa lebih dari 90% jemaah haji indonesia melakukan haji tamattu’ sehingga jemaah diwajibkan membayar dam. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah khususnya Pasal 3 mengamanahkan kepada pemerintah untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji telah sesuai dengan ketentuan syariah.

Selama ini pembayaran dam oleh jemaah haji dilakukan secara personal. Namun pada kenyataannya, proses ini banyak diselewengkan oleh para oknum pengepul yang tidak bertanggung jawab dan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan syariah.

Pada tahun 2023, tambah Arsad, pemerintah mencoba mengatur tata kelola dam untuk para petugas dan itu berhasil dikelola sesuai ketentuan syariah. Sementara pada tahun 2024, pemerintah mengatur kembali tata kelola dam petugas dengan melibatkan sebagian kecil jemaah haji.

“Pengelolaannya juga berhasil dan sesuai syariah, sempat kita upayakan untuk sebagiannya dikirim ke Indonesia untuk mengurangi angka stunting, namun gagal karna aturan ekspor impor yang berlaku,” jelasnya.

Saat ini pemerintah mencoba menyusun skema tata kelola dam untuk tahun 2025 dengan menyembelih hewan dam di Indonesia dan dagingnya akan didistribusikan kepada fakir miskin yang ada di Tanah Air. Skema seperti ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengatasi tingginya angka stunting di Indonesia.

“Distribusi daging dam harus berdasarkan kemaslahatan umum dan tidak hanya untuk kelompok tertentu,” ungkap Arsad.

Skema Murur dan Tanazul Mina

Isu lainnya yang dibahas adalah mengenai skema murur dan tanazul di Mina. Terlepas dari aspek teologis, Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) adalah tempat yang sama sekali tidah ramah lansia dan disabilitas.

Disatu sisi, panjangnya waiting list jemaah haji akan berakibat meningkatnya jumlah jemaah lansia dari tahun ke tahun. “TaglineHaji Ramah Lansia adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada jemaah haji terutama jemaah lansia yang jumlahnya semakin meningkat,” kata Arsad.

Penggunaan Dana Nilai Manfaat Haji

Selain itu, isu terkait penggunaan nilai manfaat jemaah juga menjadi salah satu pokok bahasan yang disorot.

Arsad menilai bahwa keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan penggunaan dana manfaat haji adalah haram justru memiliki konsekuensi besar. “Jika dana manfaat tidak dapat digunakan, jemaah haji akan terbebani dengan biaya penuh per orang, ini pasti akan memberatkan para calon jemaah haji,” imbuhnya.

Ia pun berharap dengan forum kajian ini dapat membahas akad yang tepat untuk pengelolaan dana haji, termasuk kemungkinan penggunaan akad “wadiah dan wakalah” yang sesuai dengan prinsip syariah.

“Semoga hasil dari Bahtsul Masail ini dapat memberikan solusi konkret untuk setiap isu yang dihadapi dan dibawa ke Mudzakarah Perhajian Indonesia, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat berlangsung dengan baik, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah,” tandasnya.

sumber : Himpuh

Layanan Kartu Kesehatan bagi Jemaah Haji

Layanan Kartu Kesehatan bagi Jemaah Haji

, , , 0

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Kerajaan Arab Saudi hari ini mengumumkan tonggak baru kolaborasi kesehatan digital untuk memperluas inisiatif kartu kesehatan jemaah haji guna mendukung proses istithaah kesehatan sekitar 3 juta jemaah yang melakukan ibadah haji setiap tahun.

Dilansir dari laman resmi WHO Selasa (22/10), Kartu kesehatan haji merupakan sebuah perangkat kesehatan digital baru yang dibangun di atas Jaringan Sertifikasi Kesehatan Digital Global WHO dengan menggunakan infrastruktur kunci publik untuk meringkas informasi kesehatan jemaah penting secara aman, termasuk kebutuhan pengobatan jamaah haji, alergi, status imunisasi, dan kondisi yang sudah ada sebelumnya.

Melalui kartu tersebut, Para jemaah dapat berbagi informasi kesehatan mereka dengan penyedia layanan medis yang berwenang, memastikan akses ke ringkasan pasien yang akurat dan terkini, dan bertujuan untuk memfasilitasi perawatan kesehatan yang dipersonalisasi dan berkualitas tinggi selama ibadah haji, katanya.

“Hari ini menandai kemajuan penting dalam dukungan WHO kepada Negara Anggota untuk memperluas akses ke perangkat kesehatan digital yang lebih aman dan berpusat pada orang agar orang dapat meningkatkan akses mereka ke perawatan kesehatan yang berkualitas kapan dan di mana mereka membutuhkannya,” kata Kepala Ilmuwan WHO, Jeremy Farrar, dalam pernyataan resmi WHO.

“Kami berterima kasih atas kerja sama yang luar biasa dengan Kerajaan Arab Saudi, negara-negara peserta, dan Kantor Regional WHO untuk Mediterania Timur, dan berharap dapat mendukung lebih lanjut pembangunan kapasitas dan infrastruktur di negara-negara yang beralih ke sistem kesehatan yang lebih digital,” tambah Farrar.

Ibadah haji adalah “ziarah terbesar” di dunia, yang menarik hampir 3 juta Muslim dari lebih dari 180 negara setiap tahun untuk melakukan ritual Islam di Mekkah, Arab Saudi. WHO menggarisbawahi, seraya menambahkan bahwa fase uji coba yang dilakukan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa praktik tersebut meningkatkan keselamatan dan kualitas perawatan para peziarah saat melaksanakan haji.

Pada penyelenggaraan haji tahun 2024, lebih dari 250.000 jemaah haji dari 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Oman, diberikan kartu kesehatan haji, sebagai bagian dari kerja sama percontohan antara WHO dan Arab Saudi. Tahap uji coba ini menunjukkan bahwa setiap negara mampu menggunakan standar global untuk menerbitkan versi kartu nasional mereka sendiri, yang meningkatkan keselamatan dan kualitas perawatan jemaah haji selama melaksanakan ibadah haji.

WHO dan Arab Saudi sepakat untuk bekerja sama lebih lanjut guna meningkatkan dan memperluas program percontohan kartu kesehatan haji yang sukses. Keahlian dan dukungan dari pemerintah Saudi dan mitra pelaksana digital mereka, LEAN, akan memungkinkan peningkatan keamanan data dan dukungan teknis penting bagi negara-negara lain yang bergabung dalam program kartu kesehatan haji.

“Kemitraan yang menarik antara Kerajaan Arab Saudi dan Organisasi Kesehatan Dunia untuk memperluas inisiatif kartu kesehatan haji ini meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan jutaan jemaah,” kata Dr. Hanan Balkhy, Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur (EMRO). “Dengan memanfaatkan solusi kesehatan digital, kami memperkuat kualitas perawatan, dan membantu memperkuat sistem kesehatan di Kawasan Mediterania Timur dan di seluruh dunia,” bunyi pernyataan resmi WHO.

Kartu Kesehatan Jemaah Haji di Indonesia

Kartu kesehatan jemaah haji (KKJH) sudah diterapkan di Indonesia sejak penyelenggaraan haji tahun 2023. KKJH merupakan kartu identitas bagi jemaah haji yang memuat informasi Kesehatan seperti  rekam medis, vaksinasi, dan riwayat pembinaan kesehatan jemaah haji. Didalam kartu ini dilengkapi barcode dan QR code yang bisa digunakan bagi tenaga kesehatan untuk mengakses informasi kesehatan dari jemaah haji sesuai nomor porsi melalui aplikasi tele-petugas.

KKJH memiliki 2 kelompok warna yaitu oranye dan putih. Jemaah haji dengan KKJH warna oranye merupakan jemaah haji yang masuk dalam status kesehatan risiko tinggi. Sedangkan jemaah yang masuk dalam kategori putih masuk dalam status kesehatan tidak berisiko.

Status kesehatan risiko tinggi ditetapkan bagi jemaah haji dengan kriteria yaitu berusia 60 tahun atau lebih; dan/atau memiliki faktor risiko kesehatan dan gangguan kesehatan yang potensial menyebabkan keterbatasan.

KKJH sangat memudahkan bagi tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan & pembinaan kesehatan bagi jemaah haji. Harapannya kesehatan dari jemaah haji lebih terjaga sehingga ibadanya dapat berjalan lancar.

Baca Juga : Mengapa harus berHaji di Samira Travel

Setiap jemaah haji disarankan untuk selalu membawa KKJH terutama saat meninggalkan pondokan. Hal ini dilakukan supaya  memudahkan petugas kesehatan mengakses informasi kesehatan jemaah dari scan barcode yang tercantum dalam KKJH.

sumber : Himpuh

Mengapa Harus Samira Travel untuk Haji?

Mengapa Harus Samira Travel untuk Haji?

, , , 1

Samira Travel telah menjadi pilihan calon jemaah haji karena berbagai alasan. Berikut beberapa faktor yang membuat mereka memilih Samira Travel:

  • Pengalaman dan Reputasi: Samira Travel memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam mengelola perjalanan haji. Reputasinya yang baik di kalangan jemaah menjadi bukti kualitas pelayanan yang mereka tawarkan.
  • Paket Haji yang Lengkap: Menyediakan berbagai pilihan paket haji, mulai dari Haji Plus hingga Haji Furoda. Setiap paket dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi yang berbeda-beda dari jemaah.
  • Fasilitas yang Memadai: Samira Travel biasanya menyediakan akomodasi yang nyaman, baik di Makkah maupun Madinah. Fasilitas lainnya seperti transportasi, konsumsi, dan bimbingan ibadah juga menjadi pertimbangan penting.
  • Bimbingan Ibadah yang Komprehensif: Jemaah akan mendapatkan bimbingan ibadah yang jelas dan terperinci dari petugas yang berpengalaman. Hal ini sangat penting untuk memastikan kelancaran ibadah selama di Tanah Suci.
  • Jaminan Keamanan dan Kenyamanan: Samira Travel umumnya memiliki prosedur keamanan yang ketat untuk memastikan keselamatan jemaah selama perjalanan. Selain itu, mereka juga berusaha memberikan kenyamanan selama perjalanan.
  • Promosi dan Fasilitas Tambahan: Seringkali, Samira Travel menawarkan berbagai promosi menarik dan fasilitas tambahan untuk jemaahnya. Hal ini tentu menjadi nilai tambah bagi calon jemaah.

Namun, sebelum memutuskan untuk memilih Samira Travel atau biro perjalanan haji lainnya, sebaiknya Anda melakukan beberapa hal berikut:

  • Bandingkan Paket: Bandingkan berbagai paket haji yang ditawarkan oleh beberapa biro perjalanan, termasuk Samira Travel. Perhatikan detail-detail seperti harga, fasilitas, dan jadwal keberangkatan.
  • Baca Ulasan: Cari tahu ulasan dari jemaah yang pernah menggunakan jasa Samira Travel. Ulasan ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kualitas layanan mereka.
  • Cek Legalitas: Pastikan Samira Travel memiliki izin resmi dari Kementerian Agama. Anda bisa mengeceknya melalui situs resmi Kementerian Agama.
  • Konsultasi dengan Jemaah Lain: Tanyakan kepada teman atau kerabat yang pernah menunaikan ibadah haji melalui biro perjalanan ini. Pengalaman mereka bisa menjadi referensi yang berharga.

Penting untuk diingat bahwa memilih biro perjalanan haji adalah keputusan yang sangat penting. Jangan terburu-buru dan pastikan Anda telah melakukan pertimbangan yang matang.

Alhamdulillah Samira Travel memiliki izin legalitas PIHK 16092100475620002 Link -> Kemenag

Tips Tambahan:

  • Haji Plus: Jika Anda ingin mendapatkan pelayanan yang lebih eksklusif, Anda bisa memilih paket haji plus. Paket ini biasanya menawarkan fasilitas yang lebih mewah dan jadwal yang lebih fleksibel.
  • Haji Furoda: program haji yang diatur langsung oleh pemerintah Arab Saudi melalui undangan khusus “Visa mujamalah”.
  • Umroh: Jika Anda ingin menunaikan ibadah umroh, Samira Travel juga menyediakan paket umroh dengan berbagai pilihan.

Baca Juga : Mengapa harus Umroh di Samira Travel

Disclaimer: Informasi di atas bersifat umum dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi yang lebih detail dan terkini, sebaiknya Anda menghubungi langsung Samira Travel atau biro perjalanan haji lainnya.

Kemenhaj Saudi Terbitkan 4 Panduan

Kemenhaj Saudi Terbitkan 4 Panduan

, , , , 0

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi (Kemenhaj Saudi) telah mengumumkan empat panduan penting bagi jemaah haji tahun 2025, yang menekankan pentingnya mematuhi protokol khusus.

Dilansir dari laman media sosial x Kementerian @MoHU_En pada Minggu (13/10), Kemenhaj menggarisbawahi bahwa tahap awal ritual haji berkisar pada lokasi tertentu, sebagaimana ditetapkan oleh Nabi – saw.

Selain itu, jemaah haji yang akan berangkat haji dan umrah harus bersuci dari tempat-tempat suci tersebut.

Lebih lanjut, Kemenhaj Saudi menjelaskan bahwa setelah mencapai titik-titik yang ditentukan tersebut, jemaah haji memulai perjalanan mereka, mempersiapkan diri untuk ritual yang akan datang.

Kemenhaj juga menekankan praktik penting seperti berwudhu, memakai wewangian, mengenakan pakaian Ihram, memulai Talbiyah, dan menjauhi tindakan terlarang.

Terkait dengan hal ini, Kemenhaj telah mengeluarkan imbauan kesehatan yang ketat untuk haji 2025 pada September lalu, dengan mengutamakan kesejahteraan semua jemaah.

Imbauan tersebut mengamanatkan bahwa hanya orang-orang yang dalam kondisi kesehatan dan fisik yang baik yang boleh ikut serta dalam haji karena kondisi cuaca ekstrem yang diantisipasi selama musim haji.

Komponen utama dari imbauan kesehatan untuk haji 2025 meliputi:

1. Jemaah Dengan Risiko Kesehatan Tinggi Dilarang ikut Melaksanakan Haji
2. Wajib Vaksinasi bagi Jemaah Haji
3. Larangan Kegiatan Politik atau Sektarian saat Berhaji
4. Peraturan baru untuk Kantor Haji Asing

Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesucian pengalaman haji bagi semua peserta.

Sementara itu, protokol kesehatan dan keamanan yang ketat di Arab Saudi untuk haji 2025 menunjukkan dedikasinya untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan setiap jemaah.

Peraturan ini dirancang untuk menjamin haji yang aman dan harmonis bagi semua peserta.

Selain itu, Presidensi Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi telah mengungkapkan bahwa Arab Saudi tengah menjajaki pembuatan sistem transportasi baru untuk meningkatkan perjalanan para peziarah.

Didesain untuk menawarkan pengalaman yang nyaman dan lancar bagi para pengunjung Allah, proyek ini terutama bertujuan untuk meningkatkan mobilitas di sekitar dua Masjid Suci, yang akan memperlancar pelaksanaan ritual keagamaan.

Sumber : Himpuh

Menu Haji 2025 Tetap Pertahankan Citarasa Nusantara

Menu Haji 2025 Tetap Pertahankan Citarasa Nusantara

, , , , , 0

Menu Haji 2025, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag menggelar evaluasi pelayan katering jemaah haji di Arab Saudi 1445 H/2024 M. Rapat mengevaluasi menu makanan sekaligus meningkatkan cita rasa nusantara dan bahan baku Indonesia.

Evaluasi juga mencakup variasi menu, siklus menu, serta gizi makanan yang akan dikonsumsi jemaah haji. Hadir, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, Mudir BPKH Limited Iman Ni’matullah, serta perwakilan dari Kemterian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan Poltek NHI.

Hadir juga, Kasubdit Layanan Konsumsi Sutikno, serta jajaran Direktorat Layanan Luar Negeri.

Evaluasi ini dikemas dalam Fokus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kebijakan, Rencana Kerja dan Peningkatan Pelayanan di Arab Saudi” dalam rangka Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M. Giat ini berlangsung di Kota Bogor, Jawa Barat.

“Kementerian Agama masih tetap mempertahankan Menu Haji 2025 cita rasa nusantara dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Kami berharap tahun depan semakin banyak menu dan bumbu yang didatangkan langsung dari Indonesia sehingga diharapkan rasanya sama dengan yang ada di tanah air,” kata Subhan, Kamis (10/10/2024).

“Kita harus memenuhi standar gizi namun harus sesuai dengan bahan baku yang tersedia. Kita juga bahas kemungkinan tambahan kebutuhan gizi jemaah baik buah, susu, dan lain sebagainya,” sambungnya.

Subhan menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak untuk menangkap peluang penyediaan bahan baku Indonesia dalam penyediaan katering jemaah haji. Menurutnya, ibadah haji digelar setiap tahun. Jemaah haji Indonesia lebih 200ribu setiap tahun. Jemaah umrah lebih banyak lagi, mencapai satu juta setiap tahunnya.

“Ini peluang besar bagi para pengusaha Indonesia untuk ekspor bahan baku nusantara,” sebutnya.

Mudir BPKH Limited, Iman Ni’matullah mengapresiasi layanan katering yang diberikan Ditjen PHU kepada jemaah. Menurutnya, respons jemaah terhadap layanan katering juga positif.

“Alhamdulillah di aplikasi Kawal Haji, layanan konsumsi tahun 2024 banyak komen positif dari jemaah dan kami sangat mengapresiasi untuk tim katering haji,” ujarnya.

“Jika menu sudah disusun maka kami akan bisa lebih awal mempersiapkan bumbu yang sesuai dengan cita rasa masakan Indonesia,” sebutnya.

Iman Ni’matullah berkomitmen untuk mensuply bumbu sepanjang harganya masuk, dan tentunya dengan kualitas yang baik sesuai dengan amanah Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Tujuannya, meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

“Mudah-mudahan April tahun depan kita sudah siap betul,” tandasnya.

sumber : Himpuh

Penyakit yang Tidak Memenuhi Syarat Istitha’ah Haji

Penyakit yang Tidak Memenuhi Syarat Istitha’ah Haji

, , , , , , 0

Saat menunaikan ibadah haji kemampuan (istithaah) kesehatan fisik jemaah adalah faktor yang amat penting. Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia bahkan telah menjadikan istithaah kesehatan sebagai syarat wajib diperbolehkannya jemaah untuk menunaikan haji.

Istitha’ah kesehatan haji adalah kemampuan fisik dan mental seseorang untuk melaksanakan ibadah haji tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri atau orang lain. Ini mencakup kondisi kesehatan yang baik dan kemampuan untuk menjalani aktivitas fisik yang cukup berat selama pelaksanaan haji.

Istitha’ah kesehatan haji penting karena ibadah haji melibatkan banyak kegiatan fisik seperti berjalan jauh, berdiri lama, dan berdesakan dengan jamaah lainnya. Oleh karena itu, kondisi kesehatan yang prima sangat diperlukan untuk menghindari risiko kesehatan yang serius selama menjalankan ibadah ini. Syarat ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nomor 83 Tahun 2024 yang memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran pelunasan Bipih Reguler Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

Syarat Istithaah Kesehatan Haji

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dianggap memenuhi istitha’ah kesehatan haji antara lain:

  • Tidak menderita penyakit menular atau penyakit kronis yang berpotensi membahayakan diri sendiri atau orang lain.
  • Memiliki kondisi fisik yang cukup kuat untuk menjalani rangkaian ibadah haji yang membutuhkan stamina dan ketahanan fisik.
  • Mampu mengelola penyakit yang ada dengan baik sehingga tidak mengganggu pelaksanaan ibadah haji.

Penyakit yang Tidak Memenuhi Istitha’ah Kesehatan Haji

Terdapat beberapa penyakit yang membuat seseorang dianggap tidak memenuhi istitha’ah kesehatan haji. Berikut ini adalah 11 penyakit yang dimaksud:

1. Penyakit Jantung Koroner

Penyakit jantung koroner adalah kondisi di mana pembuluh darah jantung mengalami penyempitan atau penyumbatan, sehingga aliran darah ke jantung menjadi terganggu. Kondisi ini dapat menyebabkan serangan jantung mendadak yang berisiko tinggi selama pelaksanaan ibadah haji yang penuh dengan aktivitas fisik berat.

2. Hipertensi Tidak Terkontrol

Hipertensi atau tekanan darah tinggi yang tidak terkendali dapat meningkatkan risiko stroke atau serangan jantung. Kondisi ini dapat memburuk akibat stres fisik dan emosional selama ibadah haji, sehingga penting untuk memastikan tekanan darah dalam kondisi stabil sebelum berangkat.

3. Diabetes Mellitus Tidak Terkontrol

Diabetes yang tidak terkontrol dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti infeksi, gangguan pada ginjal, dan masalah penglihatan. Pengelolaan diabetes yang buruk dapat mengganggu kelancaran ibadah haji dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang serius.

4. Penyakit Paru Kronis (COPD)

Penyakit paru obstruktif kronis (COPD) adalah kondisi yang menyebabkan kesulitan bernapas karena penyempitan saluran udara. Aktivitas fisik yang berat selama ibadah haji dapat memperburuk gejala COPD dan menyebabkan sesak napas yang parah.

5. Gagal Ginjal

Gagal ginjal adalah kondisi di mana fungsi ginjal menurun secara signifikan, sehingga tubuh kesulitan dalam membuang zat-zat sisa. Pasien dengan gagal ginjal membutuhkan perawatan khusus seperti dialisis, yang sulit dilakukan selama ibadah haji.

6. Gangguan Mental Berat

Gangguan mental berat seperti skizofrenia atau gangguan bipolar yang tidak terkontrol dapat mengganggu kemampuan seseorang dalam menjalani ibadah haji dengan baik. Kondisi ini dapat menyebabkan perilaku yang tidak terduga dan berisiko bagi diri sendiri maupun orang lain.

7. Penyakit Menular Aktif

Penyakit menular aktif seperti tuberkulosis atau hepatitis B dan C yang belum diobati dengan baik dapat menulari jamaah haji lainnya. Oleh karena itu, pengidap penyakit menular aktif tidak diperbolehkan untuk berangkat haji sampai penyakitnya terkontrol.

8. Kanker Stadium Lanjut

Pasien dengan kanker stadium lanjut seringkali memiliki kondisi fisik yang sangat lemah dan membutuhkan perawatan medis intensif. Perjalanan jauh dan aktivitas fisik selama ibadah haji dapat memperburuk kondisi pasien kanker.

9. Penyakit Autoimun Tidak Terkontrol

Penyakit autoimun seperti lupus atau rheumatoid arthritis yang tidak terkontrol dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius. Kondisi ini dapat mengganggu kelancaran ibadah haji dan membutuhkan pengelolaan medis yang intensif.

10. Stroke

Pasien yang baru saja mengalami stroke biasanya memiliki kondisi kesehatan yang belum stabil dan membutuhkan pemulihan yang intensif. Risiko terjadinya stroke berulang juga tinggi, sehingga pasien stroke dianggap tidak memenuhi istitha’ah kesehatan haji.

11. Epilepsi Tidak Terkontrol

Epilepsi yang tidak terkontrol dengan baik dapat menyebabkan kejang mendadak yang berbahaya, terutama di tengah keramaian jamaah haji. Pengelolaan medis yang ketat diperlukan untuk memastikan kondisi ini tidak memburuk selama perjalanan haji.

sumber : Himpuh

1 2